Uninstall the capital: nasib Jakarta tak lagi ibu kota

Semua tergantung pemerintah pusat sebagai pemilik aset dan pemerintah provinsi yang mengatur zonasi kotanya. Di situlah keberpihakan akan kita saksikan.

Foto: Skyline Gedung di Kawasan Sudirman Jakarta/ Rendy A. Diningrat
Foto: Skyline Gedung di Kawasan Sudirman Jakarta/ Rendy A. Diningrat

Saat masih menjabat, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro berjanji tidak akan meninggalkan Jakarta meski tak lagi menyandang gelar ibu kota negara. Jakarta akan disulap menjadi kota berskala global, minimal sebagai pusat bisnis bagi wilayah ASEAN.

Tim Teras Kota mengundang Direktur Eksekutif Jakarta Property Institute (JPI) Wendy Haryanto untuk mendiskusikan sejumlah implikasi bagi Jakarta bila ibu kota benar-benar dipindahkan. Beberapa di antaranya, terkait nasib para pengusaha properti dan komersil, serta pengelolaan aset milik negara yang ditinggalkan.

Lebih dalam lagi, mungkinkah kepindahan ibu kota ini dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan warga miskin dan marginal di Jakarta?

Simak selengkapnya di sini:

Narasumber

Wendy Haryanto
Direktur Eksekutif, Jakarta Property Institute (JPI)

Lebih banyak manfaatnya. Salah satu yang menyulitkan mungkin terkait perizinan karena di Jakarta kita terlalu sering dimanja

Wendy Haryanto

____

Podcast Teras Kota dapat didengarkan di Spotify, iTunes, atau platform lainnya

Beri tanggapan