Dari keserakahan manusia ke kelestarian lingkungan: belajar dari Baksil

Pergulatan mempertahankan hutan kota Babakan Siliwangi bergulir sepanjang 2001-2013, terdiri dari tiga gelombang pergerakan.

Babakan Siliwangi - Flickr/ Adnan Ali
Babakan Siliwangi - Flickr/ Adnan Ali

Di bagian utara Kota Bandung ada sepotong hutan kecil yang menjaga keseimbangan air tanah serta menjadi habitat bagi sejumlah flora fauna. Ia bukan hutan buatan, melainkan terbentuk alami sehingga tidakhanya memiliki fungsi estetis namun juga ekologis. Namanya, Babakan Siliwangi (Baksil).

Bertahannya hutan kota tersebut di tengah persaingan penguasaan tanah tak bisa dipisahkan dari sejarah pergerakan politik masyarakat. Sejak dulu, Kawasan Baksil menarik perhatian banyak pihak, termasuk pengembang swasta.

Pada masa penjajahan, kawasan Baksil pernah dijadikan lokasi pengembangan mina padi untuk melayani permintaan pangan masyarakat Bandung. Kemudian, di masa Orde Baru, pengembangannya mulai mengarah pada pembangunan restoran kecil, galeri seni, dan olah budaya seperti adu domba hingga adu ketangkasan.

Pada akhir 1990an, Institut Teknologi Bandung (ITB) mengembangkan kawasan Baksil sebagai sarana olahraga dengan tetap menjaganya sebagai sabuk hijau wilayah perkotaan.

Pergulatan mempertahankan hutan kota

Konflik pengembangan Baksil bermula ketika Indonesia memasuki masa reformasi. Lahirnya kebijakan desentralisasi membuat sejumlah daerah tak mampu membendung euforianya.

Pemikiran untuk menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) berkembang. Keberadaan ruang terbuka hijau yang tidak menghasilkan manfaat ekonomi (baca: uang) dianggap sebagai sesuatu yang tidak produktif dan menguntungkan.

Di bawah kepemimpinan AA Tarmana, Pemerintah Kota Bandung pun mulai menjalin kerjasama dengan investor untuk mengembangkan Kawasan Baksil. Pembangunan apartemen disinyalir telah direncanakan pada Juni 2001.

Kasus tersebut semakin mengemuka setelah media masa memberitakan bahwa para investor telah mempresentasikan rencana pengembangan Baksil kepada DPRD pada 12 November 2002.

Kehadiran apartemen tersebut pun ditaksir akan menyumbang PAD sebesar 1,5 milyar rupiah per tahun, sebuah angka fantantis bagi daerah di masa belia reformasi.

Peristiwa tersebut memicu gerakan melawan pemerintah dan pengembang yang dianggap “pro-kapitalis”. Mereka yang melawan adalah kelompok “pro-konservasi” yang terdiri dari sejumlah aktivis lingkungan, tokoh spiritual, unsur masyarakat, dan juga akademisi.

Pergulatan pun bergulir sepanjang 2001-2013, terdiri dari tiga gelombang pergerakan.

Gelombang pertama: diskursus publik

Pergerakan gelombang pertama terjadi pada tahun 2001-2008 ketika Kota Bandung memasuki tahun keempat pemerintahan daerah pasca reformasi.

Kebijakan desentralisasi membuat pemerintah kota memiliki kendali atas sumberdaya yang tersedia di kotanya, termasuk sumber daya lahan.

Walikota yang menjabat saat itu, AA Tarmana (1998-2003), memiliki paradigma ekonomi krematistik, yaitu sebuah cara pandang yang menekankan pengelolaan sumberdaya kepada nilai tukar (exchange value) ketimbang nilai guna (use value).

Implikasinya, eksploitasi sumberdaya adalah sesuatu yang sah bahkan harus dilakukan untuk menghasilkan keuntungan (uang) sebesar-besarnya.

Bila ditelusuri lebih jauh, model pemikiran semacam ini bertolak dari falsafah lingkungan antroposentrisme, yaitu cara berpikir yang meletakan manusia (anthropos) sebagai sumber semua nilai. Konsekuensinya, sumberdaya alam dan segala sumberdaya yang ada ditentukan oleh pertimbangan mengenai kebutuhan manusia itu sendiri.

Pada tahun 2003, Ketua Sanggar Olah Seni (SOS) Deden Sambas menjadi aktor kunci pertama yang mengangkat persoalan ini kepada publik. Ia menulis artikel di sebuah harian lokal, Pikiran Rakyat, mengenai ancaman kehidupan kebudayaan kota Bandung bila Baksil dijadikan kompleks apartemen.

Inisiasi individu ini kemudian disambut oleh dukungan dari berbagai kelompok seniman, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta sejumlah akademisi dari beberapa perguruan tinggi.

Upaya melibatkan lebih banyak masyarakat dilakukan dengan berbagai diskursus publik. Hal itu antara lain melalui kegiatan-kegiatan oratorium, diskusi publik, orasi-orasi mahasiswa, siaran di radio, serta pernyataan sikap dukungan untuk menolak pembangunan di Baksil.

Aksi aktivasi ruang publik pun dilakukan dengan menggelar lomba menggambar dan penghijauan bagi anak SD dengan tema “Selamatkan Babakan Siliwangi” di Kawasan Baksil.

Jalur legal juga ditempuh dengan mengirim permohonan audiensi publik kepada Komisi D bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Bandung. Namun, permohonan tersebut tak kunjung mendapat respon.

Tahun 2003 juga menjadi tahun politik bagi warga Bandung memilih walikota yang baru. Para calon yang bertarung mempolitisasi Baksil melalui berbagai kegiatan seremonial seperti menanam pohon.

Hingga terpilihnya walikota baru Dada Rosada (2003-2008), isu Baksil pun sempat meredup dengan status tidak jelas. Walikota baru tersebut bahkan disinyalir hendak melanjutkan pembangunan apartemen di kawasan Baksil sebagaimana keinginan walikota sebelumnya. Gerakan gelombang pertama pun berakhir tanpa hasil yang memuaskan.

Gelombang kedua: peningkatan skala gerakan

Lima tahun kemudian isu ini kembali mengemuka, persis pada tahun politik 2008. Mengetahui bahwa sang petahana berhasil memenangkan pertarungan, para aktivis kembali bertekad untuk memunculkan lagi diskursus ini..

Selain upaya-upaya tradisional sebagaimana gelombang pertama, pergerakan gelombang kedua (2008-2013) melibatkan proses-proses yang lebih kreatif dan inklusif untuk meningkatkan pengaruhnya, dari skala lokal menuju skala global.

Cara pandang ekosentrisme semakin digaungkan untuk menggeser paradigma antroposentrisme dalam pengelolaan lingkungan. Cara pandang ini menekankan bahwa segala pertimbangan etis, politis, dan sosial tidak hanya melibatkan kebutuhan manusia tetapi juga mahluk hidup lainnya; sebab manusia hanyalah salah satu dari kesatuan sistem alam dan lingkungan.

Implikasinya, pertimbangan moral menjadi prasyarat dalam berbagai keputusan ekonomi dengan penekanan (1) jangka panjang, (2) fokus kepada kesejahteraan masyarakat dibanding akumulasi harta kekayaan individu, dan (3) menekankan kepada nilai guna (use value) ketimbang nilai tukar (exchange value) uang.

Fase penggunaan internet turut mengubah pola gerakan pada waktu itu. Tahap penyadaran masyarakat dilakukan melalui kanal-kanal media sosial seperti blog dan facebook.

Meski begitu, aksi-aksi turun ke jalan tetap dilakukan, antara lain aksi diam yang dilakukan oleh KM ITB, PSIK, HMP, IMA-G, HMIF dan NYMPHAEA pada saat pelantikan Dada Rosada menjadi Walikota Bandung untuk kedua kalinya.

Beberapa aktor yang terlibat aktif pada gelombang pergerakan ke dua ini adalah Dwinita Larasati dan Ridwan Kamil, yang tergabung dalam Bandung Creative City Forum (BCCF).  

Kegiatan aktivasi ruang publik di Baksil pun dibuat lebih menarik. Hal itu antara lain melalui intervensi urban design dalam proyek Urban Acupuncture, pengembangan Forest Walk, pelaksanaan festival kreatif Hellarfest Lighchestra, dan juga Forest Dining.

Puncak perjuangan gelombang kedua terjadi ketika BCCF menggelar sayembara penataan kawasan hutan kota Baksil dalam konferensi pemuda dan anak-anak internasional tentang lingkungan hidup TUNZA, yang dilaksanakan oleh UNEP pada September 2011.

BCCF berhasil membawa dukungan global bagi misi penyelamatan lingkungan. Babakan Siliwangi diresmikan sebagai Hutan Kota Dunia pertama oleh Wakil Presiden Indonesia Prof. Budiono, Mentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ir. Gusti Muhammad Hatta, dan juga Direktur Eksekutif UNEP Acheim Steiner.

Gelombang ketiga: valuasi ekologis

Meski telah mendapat dukungan internasional, persoalan Baksil tidak serta merta selesai.

Isu ini kembali dipolitisasi memasuki tahun politik 2013. Pihak pengembang menyiasati rencana komersialisasi Baksil dengan kemasan ekowisata agar terkesan berkelanjutan.

Rencana tersebut menuai pergerakan gelombang ketiga (2013-2018) yang mengajak masyarakat, melalui petisi dalam jaringan (online), melakukan valuasi ekonomi lingkungan.

Petisi tersebut menerangkan bahwa nilai ekonomi dari oksigen yang dihasilkan oleh 1 hektar hutan kota setara dengan Rp 39 juta per hari. Dengan luas kawasan yang mencapai 3,8 ha maka Baksil mampu menghasilkan oksigen dengan nilai setara Rp 117 juta per hari atau Rp 42,7 milyar per tahun.

Dengan perhitungan tersebut, nilai keuntungan investasi dari pengembangan 20% lahan Baksil yang disampaikan PT. EGI sebesar Rp 7 milyar selama 20 tahun, jelas jauh panggang dari api.

Ridwan Kamil, pelaku aktivisme yang ikut memperjuangkan penyelamatan Hutan Kota Babakan Siliwangi, pun memutuskan maju dalam kontestasi pemilihan Walikota Bandung periode 2013–2018.

Kemenangannya membawa angin segar bagi pejuang lingkungan dan masyarakat Kota Bandung. Di tangannya, rencana komersialisasi Baksil benar-benar disingkirkan dan membuat kawasan tersebut tetap bertahan sebagai Hutan Kota Dunia hingga saat ini.

Beri tanggapan