Apa yang ‘baru’ dari rezim ‘baru’ pembangunan desa?

Kalau dulu, desa-desa akan maju bila Indonesia-nya maju, sekarang Indonesia akan maju bila desa-desanya telah maju.

Jalur kereta perdesaan/ Tom Fisk - Pexels

Sejak akhir 2015, saya terlibat pada sebuah studi longitudinal Implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Maka, dimulailah keikutsertaan saya pada berbagai diskusi yang sedikit banyak membuat terkejut tetapi juga penasaran.

Semangat undang-undang ini pun perlahan mengubur cara pandang saya sebelumnya: skeptis. Ia disebut-sebut sebagai kelanjutan “big-bang” demokrasi Indonesia, setelah otonomi daerah.

Memahami rezim “desa baru”

UU No. 6 Tahun 2014 rupanya lahir dari perdebatan panjang tentang tujuan mulia meningkatkan kualitas hidup warga desa yang selama ini terpinggirkan.

Rezim“Desa Lama” – begitu istilah ini ditautkan untuk masa sebelum UU Desa – menempatkan desa sebagai objek pembangunan. Konsekuensinya, desa hanya menerima apapun intervensi dari pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten/kota (setelah otonomi daerah).

Situasi itu membuat desa hanya memiliki sedikit peluang menggugat. Bayangkan bila hal tersebut memberi dampak negatif bagi kehidupan warganya. Di masa lalu, warga desa bisa dengan mudah kehilangan ragam kultur berdesanya karena penyeragaman; atau tercerabutnya hak atas tanah/ aset penghidupan produktif lainnya atas nama “pembangunan”.

Rezim “Desa Baru” berupaya menggabungkan fungsi desa sebagai satuan masyarakat berpemerintahan (self-governing community) sekaligus pemerintahan lokal (local self-government). Penegasan azas rekognisi dan subsidiaritas adalah dua hal mutakhir yang termuat dalam undang-undang ini.

Rekognisi memberi pengakuan terhadap desa dalam menjalankan hak asal usulnya meliputi revitalisasi adat-istiadat, tanah ulayat, dan kearifan lokal. Sementara itu, azas subsidiaritas merupakan pelimpahan kewenangan berskala lokal untuk menentukan sendiri sikap dan arah pembangunannya.

Dengan demikian, UU Desa membuka peluang lebih luas bagi desa dan warganya untuk membayangkan masa depannya sekaligus mewujudkannya sesuai dengan kebutuhan, keragaman, dan keunikannya masing-masing.

Undang-undang ini juga mengamanatkan pemerintah pusat untuk menyalurkan Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN, sebagai bagian dari hak desa untuk dikelola. Jumlahnya pun relatif meningkat. Pada tahun 2017, transfer DD mencapai 60T (rata-rata 800 juta/ desa), meningkat dari tahun 2015, yaitu 20,7 triliyun rupiah (rata-rata Rp 280 juta/ desa).

Lalu, apa yang sudah terjadi?

Rasanya, belum ada kajian cukup memadai untuk melihat dampak dari UU Desa terhadap kesejahteraan warga desa atau penanggulangan kemiskinan. Ini bisa jadi karena usia implementasi undang-undang tersebut belum cukup untuk menangkap indikator manfaat (outcome) yang sifatnya jangka panjang.

Namun demikian, data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dapat memberi gambaran pada aspek keluaran (output).

Dana Desa, hingga tahun 2016, paling tidak telah dibelanjakan untuk pembangunan 60 ribu kilometer jalan desa, 1800 unit pasar desa, dan 11 ribu gedung PAUD. Infrastruktur memang masih yang paling mendominasi.

Selain itu, cerita baik juga hadir dari pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Teridentifikasinya 40 BUM Desa yang telah memiliki omzet di atas 300 juta patut diapresiasi.

Sebagaimana dipaparkan oleh Sekjen Kemendes PDTT dalam refleksi 3 tahun UU Desa, omzet terbesar dimiliki BUM Desa Tirtonirmolo Bantul, yaitu 8,7 Milyar atas usaha simpan pinjam, disusul BUM Desa Ponggok Klaten, yaitu 5,1 Milyar dari pengembangan wisata.

Bukan tanpa tantangan

Berganti lensa lain, implementasi UU Desa juga bukan tanpa tantangan. Sebut saja kasus yang belakangan ramai, yaitu korupsi.

Pernyataan pers ICW mengungkapkan sedikitnya 110 kasus korupsi DD sepanjang tahun 2016 – Agustus 2017. Kasus-kasus tersebut melibatkan setidaknya 139 pelaku dengan kerugian negara ditaksir meningkat dari 10,4 M di tahun 2016 menjadi 30M di tahun 2017.

Modusnya pun beragam, antara lain dalam bentuk penggelpan, penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan wewenang, pungli, mark up, laporan fiktif, pemotongan anggaran dan suap.

Namun begitu, hal penting yang perlu dipahami bahwa korupsi merupakan masalah akut yang melanda negeri ini bahkan sebelum lahirnya UU Desa. Saya pun menganjurkan agar akuntabilitas sosial bekerja untuk mengatasi permasalahan ini.

Tantangan demi tantangan tentu menyisakan pekerjaan rumah untuk selalu mempersiapkan dan membenahi desa dalam berbagai hal. Hal tersebut antara lain terkait dengan kesiapan pemerintah desa dan pemerintahan di atasnya, terbatasnya keterlibatan masyarakat dan LKD dalam proses pembangunan, belum optimalnya peran BPD, serta keberadaan pendamping desa yang masih dihujani kritik.

Selain itu, berbagai kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat/ daerah jangan sampai menciderai hakekat UU Desa itu sendiri. Menempatkan desa sebagai subyek utama pembangunan harus menjadi pegangan.

Dengan kata lain, berbagai kebijakan perlu mendorong sebesar-besarnya kemandirian dan keberdayaan desa agar tidak terkesan sekedar instruksi dan pelengkapan administrasi.

Terakhir, kesempatan desa untuk mengembangkan diri sesuai dengan karakternya menjadi peluang bagi peneliti/ pengiat untuk terus memproduksi pengetahuan lokal tentang desa yang “kontekstual”. SMERU pun telah menerbitkan sejumlah risalah untuk memperbaiki kebijakan.

Kalau dulu, desa-desa akan maju bila Indonesia-nya maju, sekarang Indonesia akan maju bila desa-desanya telah maju. Hei planner, ber-desa-lah!

Beri tanggapan